Sekretaris DPRK

 

Sekretaris mempunyai tugas dan kewajiban membantu dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRK, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRK sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dan kemampuan keuangan daerah.

 

Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris mempunyai   fungsi :

a.     Perumusan administrasi kesekretariatan DPRK;

b.     Perumusan kebijakan administasi keuangan DPRK;

c.      Perumusan penyelenggaraan Rapat-rapat DPRK;

d.     Melaksanakan urusan rumah tangga dan Perjalanan Dinas DPRK;

e.      Penyediaan dan mengkoordinasikan kelompok pakar atau tim ahli atau tenaga ahli sesuai kebutuhan atas usul DPRK dan kemampuan keuangan daerah;

f.       Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Pimpinan DPRK dan atau Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Untuk menyelenggarakan fungs, Sekretaris mempunyai kewenangan :

a.     Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah dan lembaga lainnya dalam rangka kelancaran kegiatan DPRK;

b.     Menyiapkan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran DPRK;

c.      Melaksanakan urusan Ketata Usahaan, Kepegawaian, Perlengkapan, Rumah Tangga, Persidangan , Risalah, Hubungan Antar Lembaga, Anggaran, Verifikasi, Perbendaharaan, Hukum dan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi DPRK;

d.     Memelihara keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Sekretariatn DPRK;

e.      Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPRK;

 

 

Bagian Umum

 

Bagian Umum adalah unsur pembantu Sekretaris di bidang Pengelolaan Ketatausahaan, Gedung Kantor, Ruangan Rapat, Rumah Jabatan, Kendaraan Dinas, Barang Inventaris lainnya, Perpustakaan, Rencana Perjalanan Dinas, Kepegawaian, Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan lingkup kantor DPRK dan Sekretariat DPRK;

 

 

Untuk menyelenggarakan tugas, Bagian Umum mempunyai fungsi :

a.     Pelaksana urusan Surat Menyurat, Penggandaan dan Kearsipan.

b.     Pelaksana urusan kepegawaian.

c.      Memfasilitasi perlengkapan kantor, ruang rapat dan rumah jabatan.

d.     Pelaksana urusan rumah tangga, rumah jabatan, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya.

e.      Memfasilitasi rencana perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRK serta Pegawai Sekretariat DPRK.

f.       Pelaksana urusan ketertiban, keamanan dan kebersihan dalam lingkup kantor DPRK dan Sekretariat DPRK.

g.     Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRK sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

Bagian Umum, terdiri dari:

a.    Subbagian Tata Usaha;

b.   Subbagian Urusan Dalam;

 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan pada Sekretariat DPRK

 

Untuk menyelenggarakan tugas, Subbagian  Tata Usaha mempunyai fungsi :

a.     Pelaksana urusan surat menyurat.

b.     Pelaksana urusan Kepegawaian.

c.      Pelaksana urusan Penggandaan.

d.     Pelaksana urusan Kearsipan

e.      Menerbitkan surat tugas untuk perjalanan dinas dan Surat Ijin Berpergian Keluar Daerah karena alasan penting bagi Pimpinan dan Anggota DPRK serta Pegawai Sekretariat DPRK.

f.       Tugas lainnya yang diberikan oleh Kabag Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam pada Sekretariat DPRK

 

Untuk menyelenggarakan tugas, Subbagian  Urusan Dalam mempunyai fungsi :

a.     Fasilitasi Ruangan Rapat untuk acara-acara rapat DPRK.

b.     Tata kelola rumah tangga dan rumah jabatan.

c.      Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan dalam lingkup kantor DPRK dan Sekretariat DPRK.

d.     Tata kelola barang inventaris/ aset daerah.

e.      Tata kelola barang pakai habis dan barang lainnya.

f.       Menghimpun bahan dan mengelola kepustakaan lembaga DPRK.

g.     Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kabag Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Bagian Hukum dan Persidangan

 

Bagian Hukum dan Persidangan adalah unsur pembantu Sekretaris DPRK dan memiliki tugas di bidang pelaksanaan persidangan, rapat-rapat DPRK, Risalah Hukum, Peraturan Perundang-Undangan, Hubungan Masyarakat dan Dokumentasi;

 

Untuk menyelenggarakan tugas, Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai fungsi :

a.     Menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Qanun, Peraturan DPRK, Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK dan Keputusan Alat Kelengkapan DPRK dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

b.     Melaksanakan dan memfasilitasi DPRK dalam melaksanakan pengkajian terhadap Rancangan Qanun, Peraturan DPRK, Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK dan Alat Kelengkapan DPRK;

c.      Mengumpulkan, Mengolah, menganalisis dan mengevaluasi rancangan perundang-undangan;

d.     Mengkoordinir kegiatan pembahasan dibidang hukum dan persidangan;

e.      Menyiapkan bahan pertimbangan dan fasilitasi bantuan hukum kepada semua unsur dalam lingkungan DPRK.

f.       Melaksanakan Tatakelola hubungan masyarakat kelembagaan DPRK.

g.     Melaksanakan Tatakelola Protokoler kelembagaan DPRK.

h.     Melaksanakan publikasi, kepustakaan, dan dokumentasi kelembagaan DPRK.

i.       Menyiapkan acara dan tata tempat persidangan/ rapat DPRK.

j.       Menyiapkan Notulensi dan bahan pendukung pembuatan Risalah rapat.

k.     Menyiapkan resume dan laporan hasil rapat DPRK.

l.       Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris DPRK sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

Bagian Hukum dan Persidangan, terdiri dari:

a.     Subbagian Hukum dan Humas;

b.     Subbagian Persidangan;

 

Subbagian Hukum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang Hukum dan Humas pada Sekretariat DPRK

 

 

Untuk menyelenggarakan tugas, Subbagian Hukum dan Humas mempunyai fungsi :

a.     Menghimpun bahan Rancangan Qanun, Peraturan DPRK, Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK dan Keputusan Alat Kelengkapan DPRK dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

b.     Menyusun rencana pembahasan dan pengkajian terhadap Rancangan Qanun, Peraturan DPRK, Keputusan DPRK, Keputusan Pimpinan DPRK dan Keputusan Alat Kelengkapan DPRK.

c.      Mengumpulkan, Mengolah, menganalisis dan mengevaluasi rancangan perundang-undangan;

d.     Menghimpun semua bahan pertimbangan dan fasilitasi bantuan Hukum dalam lingkungan kelembagaan DPRK.

e.      Menyiapkan bahan pidato/ sambutan Pimpinan DPRK dalam acara rapat-rapat  DPRK dan acara resmi lainnya.

f.       Menyiapkan bahan untuk kegiatan publikasi pers dan media massa lainnya atas kelembagaan DPRK.

g.     Melaksanakan tata kelola protokoler kelembagaan DPRK.

h.     Menghimpun dan melaksanakan dokumentasi semua kegiatan DPRK;

i.       Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bagian Hukum dan Persidangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Subbagian Persidangan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang Persidangan pada Sekretariat DPRK

 

Untuk menyelenggarakan tugas, Subbagian Persidangan mempunyai fungsi :

a.     Menyiapkan tertib acara persidangan atau rapat DPRK.

b.     Menyiapkan daftar hadir anggota rapat dan peserta rapat.

c.      Menyiapkan bahan pendukung persidangan lainnya.

d.     Mengatur tata tempat di ruangan sidang.

e.      Membuat notulensi dan resume hasil rapat DPRK.

f.       Membuat Risalah Rapat DPRK.

g.     Menyusun laporan hasil sidang/ rapat DPRK.

h.     Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kabag Hukum dan Persidangan sesuai tugas dan fungsinya;

 

 Bagian Keuangan

 

Bagian Keuangan adalah unsur pembantu Sekretaris DPRK di bidang pelaksanaan dan pengelolaan administrasi keuangan;

 

Untuk menyelenggarakan tugas, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a.     Pelaksana penyiapan data dan informasi perumusan rencana dan program kerja lingkup administrasi keuangan dan program;

b.     Pelaksana penyusunan rencana dan Pelaporan kerja lingkup administrasi keuangan dan program;

c.      Pelaksana dan mengkoordinasikan administrasi keuangan yang meliputi penyiapan bahan, pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan dan pengendalian keuangan serta pelaporan administrasi keuangan;

d.     Pelaksana penatausahaan keuangan, pembukuan, akuntansi, verifikasi, perbendaharaan, laporan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan;

e.      Pelaksana pembuatan telaahan staf, bahan perumusan kebijakan di lingkup administrasi keuangan;

f.       Penyusunan rencana anggaran bersumber dari APBK, APBN, bantuan, pinjaman dan atau hibah;

g.     Menyusun rencana anggaran DPRK dan Sekretariat DPRK.

h.     Melaksanakan administrasi keuangan.

i.       Menyusun laporan keuangan dan akuntansi Sekretariat DPRK.

j.       Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Sekretaris DPRK sesuai tugas dan fungsinya;

 

Bagian Keuangan, terdiri dari:

a.     Subbagian Anggaran;

b.     Subbagian Pembayaran;

 

Subbagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan urusan anggaran keuangan pada Sekretariat DPRK

 

Untuk menyelenggarakan tugas, Subbagian Persidangan mempunyai fungsi :

a.     Menyusun rencana anggaran DPRK dan Sekretariat DPRK.

b.     Membuat Daftar Gaji tunjangan dan penerimaan lainnya.

c.      Menyiapkan bahan pendukung administrasi atas penerimaan dan pengeluaran atas beban anggaran yang telah di tetapkan.

d.     Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kabag Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

Subbagian Pembayaran mempunyai tugas melaksanakan urusan pembayaran keuangan pada Sekretariat DPRK

 

Untuk menyelenggarakan tugas, Subbagian Pembayaran mempunyai fungsi :

a.     Mengumpulkan dan memeriksa semua dokumen yang menyangkut penerimaan anggaran/ dana.

b.     Mengumpulkan dan memeriksa semua dokumen yang menyangkut pembayaran/ tagihan.

c.      Mengumpulkan dan memeriksa semua kelengkapan pengelolaan administrasi keuangan.

d.     Melaksanakan pengelolaan akuntansi Sekretariat DPRK.

e.      Menyusun laporan realisasi fisik dan keuangan triwulanan, semesteran dan tahunan.

f.       Menyusun laporan keuangan dan kinerja Sekretariat DPRK.

g.     Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kabag Keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

 

PEGAWAI NON STRUKTURAL

 

(1)   Semua Pegawai Non Struktural (staf) yang ada pada Sekretariat DPRK ditempatkan pada semua bagian dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRK.

 

(2)   Tugas staf yang ada pada setiap bagian diatur dan ditetapkan oleh masing-masing kepala bagian.

 

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR

ATAU TIM AHLI ATAU TENAGA AHLI

 

(1)   Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRK, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli atau tenaga ahli.

 

(2)   Kelompok pakar atau tim ahli atau tenaga ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRK dan atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

 

(3)   Kelompok pakar atau tim ahli atau tenaga ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :

a.     Berpendidikan serendah-rendahnya Strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau Strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun.

b.     Menguasai bidang yang diperlukan, dan

c.     Menguasai tugas dan fungsi DPRK.

 

(4)   Kelompok pakar atau tim ahli atau tenaga ahli  dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRK dan mendapat pertimbangan Pimpinan DPRK.

 

(5)   Kelompok pakar atau tim ahli atau tenaga ahli  diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRK.

 

(6)   Kelompok pakar atau tim ahli atau tenaga ahli  bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRK yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRK dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRK dan mendapat pertimbangan Pimpinan DPRK dan di koordinasikan oleh Sekretaris DPRK.

 

PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG/ JASA

 

(1)   Organisasi Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan Barang/ Jasa pada Sekretariat DPRK Aceh Tenggara terdiri dari :

a.     Pengguna anggaran/ pengguna barang (PA/ PB)

b.     Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

c.     Bendahara Pengeluaran

d.     Bendahara Barang

e.     Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

f.      Pejabat Pengadaan

g.     Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

h.    Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

 

(2)   Sekretaris DPRK karena jabatannya adalah pengguna anggaran/ pengguna barang/ jasa pada Sekretariat DPRK, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a.     Mengkoordinir Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

b.     Mengkoordinir Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

c.     Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang telah ditetapkan

d.     Melaksanakan anggaran sesuai DPA yang telah ditetapkan

e.     Memerintahkan pembayaran atas tagihan yang telah diuji kebenarannya dan kelengkapannya oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)  dan Pejabat Verifikasi

f.      Melakukan pungutan penerimaan bukan pajak

g.     Menanda tangani Surat Perintah Membayar (SPM)

h.    Mengelola utang piutang yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRK

i.      Mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah/ kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat DPRK

j.      Mengkoordinir penyusunan laporan keuangan dan barang inventaris Sekretariat DPRK

k.     Mengawasi pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRK

l.      Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah

m.   Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah

 

(3)   Kepala bagian keuangan Sekretariat DPRK karena jabatannya adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a.     Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/ jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pengadaan atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

b.     Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran

c.     Melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

d.     Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM)

e.     Melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan pengeluaran

f.      Melaksanakan akuntansi Sekretariat DPRK

g.     Menyiapkan laporan keuangan Sekretariat DPRK

h.    Melaksanakan tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan lainnya yang dilimpahkan atau diperintahkan oleh pengguna anggaran

i.      Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran

 

(4)   Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

a.     Melaksanakan tugas kebendaharaan (menerima, menyimpan, mencatat, membayarkan dan mempertanggungjawabkan uang dan atau yang dapat disamakan dengan uang) dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja Sekretariat DPRK

b.     Memungut, mencatat dan menyetorkan pajak atas beban pembayaran belanja yang dilakukannya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

c.     Melaksanakan tugas dan wewenang kebendaharaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

d.     Secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan secara administrasi kepada pengguna anggaran

 

(5)   Bendahara Barang adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a.     Melaksanakan tugas kebendaharaan (menerima, menyimpan, mencatat dan mengeluarkan barang/ jasa) dalam rangka pengelolaan barang/ jasa Sekretariat DPRK

b.     Membuat Daftar Barang Pengguna, Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR)

c.     Menyiapkan bahan laporan barang bulanan, semesteran dan tahunan

d.     Membuat berita acara Stok op name barang pakai habis

e.     Melaksanakan tugas kebendaharaan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

f.      Secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dan secara administrasi kepada pengguna barang/ jasa

 

(6)   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang ditetapkan oleh pengguna anggaran dengan tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :

a.     Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang meliputi spesifikasi teknis barang/ jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Kontrak/ Perjanjian

b.     Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/ jasa

c.     Menyetujui bukti pembelian atau menanda tangani kuitansi/ Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian.

d.     Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa.

e.     Mengendalikan pelaksanaan kontrak.

f.      Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada pengguna anggaran.

g.     Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan

h.    Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan setiap triwulan kepada pengguna anggaran

i.      Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengelolaan barang/ jasa

 

(7)   Khusus untuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Perjalanan Dinas mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a.     Menerbitkan/ menetapkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) bagi pelaksana SPD yang telah mendapat Surat Perintah Tugas (SPT) dari pejabat berwenang/ atasan langsungnya.

b.     Menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transpot yang dipergunakan oleh pelaksana SPD dengan membuat rincian biaya perjalanan dinas yang diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA dan mempedomani standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah

c.     Mengumpulkan/ meminta kepada pelaksana SPD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan bahan pertanggungjawaban  berupa :

1.   Surat tugas yang sah dari atasan langsung pelaksana SPD

2.   SPD yang telah ditanda tangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas

3.   Tiket pesawat, boarding pass, airport tex, retribusi lainnya dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya

4.   Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya

5.   Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan atau penginapan tidak didapatkan/ tidak lengkap seperti dimaksud angka 3 dan 4, maka pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan daftar pengeluaran riil yang ditanda tangani oleh pelaksana SPD dan diketahui/ disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

d.     Melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas

e.     Menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya yang tercantum di dalam daftar pengeluaran

f.      Mengesahkan/ menandatangani bukti pengeluaran  huruf d

g.     Menyampaikan semua bahan sebagaimana tersebut pada huruf c dan d kepada bendahara pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas

h.    Melaporkan pelaksanaan dan permasalahan pengelolaan biaya perjalanan dinas kepada pengguna anggaran

 

(8)   Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk pengadaan barang/ jasa, tanpa melalui pelelangan, seleksi/ penunjukan langsung, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a.     Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa

b.     Menetapkan penyedia barang/ jasa untuk pengadaan langsung paket pengadaan barang/ jasa yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah)

c.     Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PPK/ PPTK

d.     Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa kepada pengguna anggaran

e.     Membuat laporan mengenai proses pengadaan barang/ jasa kepada pengguna anggaran

f.      Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa kepada pengguna anggaran

 

(9)   Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah personil yang ditetapkan oleh pengguna anggaran untuk melaksanakan kegiatan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

a.     Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

b.     Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pengguna anggaran

c.     Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran untuk pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

d.     Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran

 

(10)   Panitia Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh pengguna anggaran dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a.  Melakukan pemeriksaan atas hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai ketentuan yang tercantum dalam kontrak atau dokumen pengadaan

b.  Menerima hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian

c.  Membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan

d.  Panitia penerima hasil pekerjaan bertanggungjawab kepada pengguna anggaran