Berita Aceh Tenggara

Dewan Dan Pemkab Bahas RPJMK Aceh Tenggara

Minggu, 05 Agustus 2018

KUTACANE (Berita Agara):DPRK dan pemkab mulai membahas Rancangan Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara 2017-2002,pada sidang Paripurna masa sidang ke-II,Senin (30/7).

Dalam Pidato pengantarnya,Bupati Raidin Pinim menyampaikan,penyusunan RPJMK Aceh Tenggara 2017-2022 bertujuan untuk menghasilkan rumusan stategi,arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah,efekyif,efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi,misi,tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati,dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

RPJMK akan menjadi acuan dan pedoman resmi bagi pemerintah Agara,terutama dalam menyusun Rencana Strategis SPKP (Renstra)Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten serta sekaligus merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam Musrenbang,karena itu,tidak ada peluang kegiatan yang masuk lewat jendela atau di tengah jalana,namun semuanya melalui proses yang resmi.

Dari hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemkab Agara,tahun 2018 direncankan sebesar Rp.1.257.654.354.861,00 dan terus mengalami peningkatan sampai pada akhir periode RPJMK 2022 sebesar Rp.2.163.330.935.271,00,dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 14 persen.Dari sisi kemasyarakatan,kemiskinan masih merupakan problema serius,bila dilihat dari jumlah penduduk miskin,berdasarkan kondisi bulan maret 2016,pendusuk miskin di Aceh Tenggara tercatat sebanyak 29.390 jiwa atau 14,46 persen,namun demikian garis kemiskinan Aceh Tenggara merupakan garis kemisikinan terendah se Provinsi Aceh.

Bupati menambahkan,ke depan RPJMK 2017-2022 tetap akan disesuaikan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati yakni,terwujudnya masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang relegius,berbudaya,mandiri,unggul dan sejahtera,karena itu skala prioritas pembangunan juga akan menjadi acuan pembangunan ke depan.Sebelumnya,Ketua DPRK Irwandi Desky mengatakan,penyusunan RPJKM Agara 2017-2022 dan semua program yang dilaksanakan pihak eksekutif,harus transparan,berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati.(AA)




Lainnya